Rancangan tersebut juga memuat strategi Rencana Aksi Daerah Implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah Tahun 2026–2029.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah dinilai penting untuk menerjemahkan kebijakan ke dalam langkah yang lebih terarah, termasuk pembagian peran antarperangkat daerah, satuan pendidikan, mitra pembangunan, serta unsur lain yang terlibat dalam layanan pendidikan anak usia dini.
Finalisasi Perbup tersebut berlangsung di tengah penguatan kebijakan nasional Wajib Belajar 13 Tahun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa program tersebut mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, sembilan tahun pendidikan dasar, dan tiga tahun pendidikan menengah.
Dalam informasi resmi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, kebijakan satu tahun prasekolah diarahkan agar anak usia 5–6 tahun memperoleh akses dan berpartisipasi dalam layanan PAUD bermutu sebelum memasuki Sekolah Dasar.
Pemerintah pusat juga menempatkan perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola sebagai bagian penting dari strategi implementasinya.
Kemendikdasmen menyebut satu tahun prasekolah sebagai fondasi untuk meningkatkan kesiapan belajar anak sebelum masuk SD, memperkuat kemampuan dasar, serta mendukung pemerataan akses pendidikan sejak usia dini.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehadiran anak di satuan PAUD, tetapi juga menuntut perhatian terhadap mutu layanan, kesiapan pendidik, tata kelola, dan keterjangkauan layanan bagi keluarga di berbagai wilayah.
