Arah kebijakan itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang berlaku menempatkan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah.

Meski demikian, proses di Nias Selatan tetap memiliki tahapan hukum daerah yang harus diselesaikan. Rancangan Perbup yang sedang difinalisasi perlu melalui penyempurnaan materi dan proses penetapan sebelum menjadi pedoman hukum yang berlaku di tingkat kabupaten.

Karena itu, lokakarya tidak hanya menjadi forum penyelesaian naskah, tetapi juga ruang untuk memastikan rancangan kebijakan dapat diterapkan sesuai kondisi daerah.

Hal tersebut penting agar ketentuan yang nantinya ditetapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan dapat diterjemahkan dalam penyediaan layanan PAUD yang mudah dijangkau dan berkualitas.

Bagi Nias Selatan, penyusunan regulasi daerah dapat menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi setempat. Substansi final Perbup nantinya akan menentukan bagaimana sasaran program, pembagian tanggung jawab, tahapan pelaksanaan, dan mekanisme evaluasi dirumuskan.

Karena naskah final Perbup belum tersedia dalam bahan yang diterima redaksi, rincian ketentuannya tetap perlu merujuk pada dokumen resmi setelah regulasi tersebut ditetapkan.

Libatkan Pemerintah dan Mitra Pendidikan

Dalam catatan kegiatan, peserta lokakarya terdiri atas unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, bidang PAUD Dinas Pendidikan, Program KREASI Save the Children, serta undangan lainnya.