Daftar Isi UUD No. Tahun 1945

204.9 K Views Total Views

⌂ Halaman Utama ☷ Daftar Isi

▣

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Pasal Pembukaan

BAB IBENTUK DAN KEDAULATAN

BAB IIMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2 Pasal 3

BAB IIIKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 6A Pasal 7 Pasal 7A Pasal 7B Pasal 7C Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16

BAB VKEMENTERIAN NEGARA

BAB VIPEMERINTAH DAERAH

Pasal 18 Pasal 18A Pasal 18B

BAB VIIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19 Pasal 20 Pasal 20A Pasal 21 Pasal 22 Pasal 22A Pasal 22B

BAB VIIADEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C Pasal 22D

BAB VIIBPEMILIHAN UMUM

BAB VIIIHAL KEUANGAN

Pasal 23 Pasal 23A Pasal 23B Pasal 23C Pasal 23D

BAB VIIIABADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E Pasal 23F Pasal 23G

BAB IXKEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 Pasal 24A Pasal 24B Pasal 24C Pasal 25

BAB IXAWILAYAH NEGARA

BAB XWARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28

BAB XAHAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A Pasal 28B Pasal 28C Pasal 28D Pasal 28E Pasal 28F Pasal 28G Pasal 28H Pasal 28I Pasal 28J

BAB XIAGAMA

BAB XIIPERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

BAB XIIIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31 Pasal 32

BAB XIVPEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33 Pasal 34

BAB XVBENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35 Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Pasal 36C

BAB XVIPERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

ATURAN PERALIHAN

Pasal I — Aturan Peralihan Pasal II — Aturan Peralihan Pasal III — Aturan Peralihan

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I — Aturan Tambahan Pasal II — Aturan Tambahan

Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tentang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

● Berlaku ◷ Berlaku: 18 Agustus 1945 ◆ Sumber Resmi: JDIH DPR RI / JDIH MPR RI

79Total Pasal

0Pasal Diubah/Ditambahkan

0Naskah Konsolidasi

418Istilah Hukum

Halaman ini telah diakses 204.9K kali

Teks Resmi Daftar Isi Lampiran Metadata Versi PDF

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BAB VIIDEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Naskah AsliRedaksi berdasarkan naskah regulasi yang dipublikasikan.

Teks Resmi

Pasal 20A

(1)Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

(2)Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3)Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

(4)Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Cari dalam UUD ini

Lompat ke Pasal

Kamus Hukum Terkait

0 Terhubung 11 Belum Ada

Fungsi LegislasiBelum ada di Kamus Fungsi AnggaranBelum ada di Kamus Fungsi PengawasanBelum ada di Kamus Hak InterpelasiBelum ada di Kamus Hak AngketBelum ada di Kamus Hak ImunitasBelum ada di Kamus Hak Menyatakan PendapatBelum ada di Kamus Hak BertanyaBelum ada di Kamus Hak Mengajukan UsulBelum ada di Kamus Hak Mengajukan PendapatBelum ada di Kamus Hak Keuangan Anggota DPRBelum ada di Kamus

Struktur UUD No. Tahun 1945

▣UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945›

Unduh Dokumen

PDFUUD No. Tahun 1945 (PDF)Sumber: JDIH DPR RI / JDIH MPR RI

MIMBAR HUKUM

Informasi hukum yang terpercaya, aktual, dan mudah dipahami untuk membantu masyarakat mengenali aturan, memahami hak dan kewajiban, serta mengambil langkah yang tepat menuju kehidupan yang lebih sadar hukum.

Bersama Membangun
Masyarakat Sadar Hukum

Ikuti perkembangan hukum terbaru hanya di MIMBAR HUKUM.

Jelajahi Sekarang →

Kunjungi Gudang Hukum