UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Ketentuan Pasal 91 diubah.
Regulasi
UU Nomor 1 Tahun 2023
Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Halaman ini telah diakses 830.7K kali
BUKU KESATUATURAN UMUM
BAB IIIPEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
Bagian KeduaPidana dan Tindakan
Paragraf 1Pidana
Pasal ini mengalami perubahan. Naskah konsolidasi ditampilkan sebagai versi utama.
RIWAYAT PERUBAHANStatus Pasal 91
DiubahDiubah oleh UU No. 1 Tahun 2026; objek perampasan pada Pasal 91 ditegaskan sebagai Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana, dan rumusan huruf d disesuaikan.
1 Perubahan
Teks Berlaku / Terkonsolidasi
Pasal 91
Sumber konsolidasi: UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan milik terpidana:
a.yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
b.yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
c.yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
d.yang diperoleh dari Tindak Pidana;
e.dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
f.yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Naskah Asli
Pasal 91
Sumber: UU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana pertama kali diundangkan
Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/atau tagihan:
a.yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
b.yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
c.yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
d.milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
e.dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/atau
f.yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Penjelasan Pasal 91
Huruf a sampai huruf d dan huruf f cukup jelas. Huruf e mencakup Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.
Huruf a sampai huruf d dan huruf f cukup jelas. Huruf e mencakup Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana.
Daftar Isi LengkapStruktur regulasi dan seluruh pasal
BUKU KESATUATURAN UMUM
BAB IRUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
Bagian Kedua - Menurut Tempat
Paragraf 1 - Asas Wilayah atau Teritorial
Paragraf 2 - Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif
Paragraf 4 - Asas Nasional Aktif
Paragraf 5 - Pengecualian
Bagian Ketiga - Waktu Tindak Pidana
Bagian Keempat - Tempat Tindak Pidana
BAB IITINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
Bagian Kesatu - Tindak Pidana
Paragraf 1 - Umum
Paragraf 6 - Pengulangan
BAB IIIPEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN
Bagian Kesatu - Tujuan dan Pedoman Pemidanaan
Paragraf 3 - Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif
Bagian Kedua - Pidana dan Tindakan
Paragraf 1 - Pidana
Pasal 64Pasal 65Pasal 66Pasal 67Pasal 68Pasal 69Pasal 70Pasal 71Pasal 72Pasal 73Pasal 74Pasal 75Pasal 76Pasal 77Pasal 78Pasal 79Pasal 80Pasal 81Pasal 82Pasal 83Pasal 84Pasal 85Pasal 86Pasal 87Pasal 88Pasal 89Pasal 90Pasal 91Pasal 92Pasal 93Pasal 94Pasal 95Pasal 96Pasal 97Pasal 98Pasal 99Pasal 100Pasal 101Pasal 102
Bagian Ketiga - Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak
Paragraf 1 - Diversi
Paragraf 2 - Tindakan
Bagian Keempat - Pidana dan Tindakan bagi Korporasi
BAB IVGUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA
Bagian Kesatu - Gugurnya Kewenangan Penuntutan
BAB VPENGERTIAN ISTILAH
Pasal 144Pasal 145Pasal 146Pasal 147Pasal 148Pasal 149Pasal 150Pasal 151Pasal 152Pasal 153Pasal 154Pasal 155Pasal 156Pasal 157Pasal 158Pasal 159Pasal 160Pasal 161Pasal 162Pasal 163Pasal 164Pasal 165Pasal 166Pasal 167Pasal 168Pasal 169Pasal 170Pasal 171Pasal 172Pasal 173Pasal 174Pasal 175Pasal 176Pasal 177Pasal 178Pasal 179Pasal 180Pasal 181Pasal 182Pasal 183Pasal 184Pasal 185Pasal 186
BAB VIATURAN PENUTUP
BUKU KEDUATINDAK PIDANA
BAB ITINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA
Bagian Kesatu - Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
Paragraf 1 - Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila
Paragraf 2 - Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila
Bagian Kedua - Tindak Pidana Makar
Paragraf 1 - Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Paragraf 2 - Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bagian Ketiga - Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara
Paragraf 2 - Tindak Pidana Permusuhan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara
BAB IITINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
Bagian Kesatu - Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
BAB IIITINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT
Bagian Kesatu - Makar terhadap Negara Sahabat
Paragraf 2 - Makar terhadap Kepala Negara Sahabat
Bagian Kedua - Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera
Paragraf 1 - Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat
Paragraf 2 - Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat
Paragraf 3 - Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat
BAB IVTINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH
BAB VTINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu - Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk
Paragraf 1 - Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
Bagian Kedua - Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana
Bagian Ketiga - Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana
Paragraf 1 - Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat
Bagian Keempat - Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum
Paragraf 1 - Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi
Paragraf 2 - Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain
Paragraf 4 - Memaksa Masuk Kantor Pemerintah
Paragraf 5 - Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana
Paragraf 6 - Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama Di Muka Umum
Bagian Kelima - Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu
Bagian Keenam - Tindak Pidana Perizinan
Paragraf 1 - Gadai Tanpa Izin
Paragraf 2 - Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian
Paragraf 3 - Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan
Paragraf 4 - Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana
Bagian Ketujuh - Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan
BAB VITINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN
Bagian Kesatu - Penyesatan Proses Peradilan
Bagian Kedua - Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan
Bagian Ketiga - Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan
BAB VIITINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN
BAB VIIITINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG
Bagian Kesatu - Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum
Paragraf 1 - Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain
Paragraf 5 - Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak
Bagian Kedua - Tindak Pidana Perusakan Bangunan
Bagian Keempat - Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang
Bagian Kelima - Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika
Paragraf 1 - Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik
Bagian Keenam - Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan
BAB IXTINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu - Tindak Pidana terhadap Pejabat
Paragraf 2 - Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang
Paragraf 3 - Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara
Paragraf 4 - Perusakan Maklumat Negara
Paragraf 5 - Laporan atau Pengaduan Palsu
Bagian Kedua - Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia
Bagian Ketiga - Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak
Bagian Keempat - Tindak Pidana Irigasi
Bagian Kelima - Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin
BAB XTINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH
BAB XITINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
BAB XIITINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA
Bagian Kedua - Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
BAB XIIITINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT
Bagian Kedua - Keterangan Palsu dalam Akta Autentik
BAB XVTINDAK PIDANA KESUSILAAN
Bagian Kesatu - Kesusilaan Di Muka Umum
Bagian Kedua - Pornografi
Bagian Ketiga - Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan
Bagian Kelima - Perbuatan Cabul
Bagian Keenam - Minuman dan Bahan yang Memabukkan
Bagian Ketujuh - Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan
BAB XVIITINDAK PIDANA PENGHINAAN
Bagian Kesatu - Pencemaran
Bagian Ketiga - Penghinaan Ringan
Bagian Keempat - Pengaduan Fitnah
Bagian Kelima - Persangkaan Palsu
Bagian Keenam - Pencemaran Orang Mati
BAB XIXTINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG
Bagian Kedua - Perampasan Kemerdekaan Orang
Paragraf 1 - Penculikan
Paragraf 2 - Penyanderaan
Bagian Ketiga - Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan
Paragraf 1 - Pengalihan Kekuasaan
Paragraf 2 - Menyembunyikan Anak
Paragraf 3 - Melarikan Anak dan Perempuan
Bagian Keempat - Perdagangan Orang
Bagian Kelima - Pidana Tambahan
BAB XXTINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA
BAB XXITINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN
BAB XXIITINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH
Bagian Kedua - Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok
Bagian Ketiga - Perkosaan
BAB XXVIITINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG
BAB XXVIIITINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA
Bagian Kesatu - Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur
Bagian Ketiga - Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan
Bagian Keempat - Penarikan Barang Tanpa Hak
BAB XXIXTINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG
Bagian Kesatu - Perusakan dan Penghancuran Barang
BAB XXXTINDAK PIDANA JABATAN
BAB XXXITINDAK PIDANA PELAYARAN
Bagian Kesatu - Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal
Bagian Kedua - Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu
Bagian Ketiga - Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal
Bagian Keempat - Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal
Bagian Kelima - Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal
BAB XXXIITINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN
Bagian Ketiga - Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan
Bagian Keempat - Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara
BAB XXXIIITINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN
BAB XXXIVTINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
BAB XXXVTINDAK PIDANA KHUSUS
Bagian Kesatu - Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia
Bagian Keenam - Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus
BAB XXXVIKETENTUAN PERALIHAN
Lampiran
Regulasi ini tidak memiliki lampiran tersendiri.
