Pasal 4 mengatur asas wilayah atau teritorial. Ketentuan pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana: di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia; atau di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lain yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Indonesia, kapal Indonesia, atau pesawat udara Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yurisdiksi teritorial tidak hanya ditentukan berdasarkan tempat pelaku melakukan perbuatannya. Tempat timbulnya akibat tindak pidana juga dapat menjadi dasar penerapan hukum pidana Indonesia.

Pasal 5 mengatur asas pelindungan dan asas nasional pasif. Hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia apabila tindak pidana tersebut menyerang kepentingan Indonesia yang ditentukan dalam undang-undang. Kepentingan tersebut antara lain berkaitan dengan: keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; kepentingan tertentu dari Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat Indonesia di luar negeri; mata uang dan instrumen tertentu yang diterbitkan Indonesia; perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; aset nasional atau negara; sistem komunikasi elektronik; kepentingan nasional lain yang ditentukan dalam undang-undang; dan warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat tindak pidana terjadi.

Pasal 6 mengatur penerapan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas universal. Ketentuan pidana Indonesia dapat berlaku terhadap setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia dan melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang Indonesia. Asas ini berkaitan dengan tindak pidana tertentu yang menjadi perhatian masyarakat internasional dan terhadapnya terdapat dasar hukum internasional serta pengaturan dalam hukum nasional.

Pasal 7 mengatur kemungkinan penerapan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana di luar wilayah Indonesia apabila penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian internasional yang memberikan kewenangan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi pidana juga dapat timbul dari kerja sama hukum internasional.

Pasal 8 mengatur asas nasional aktif, yaitu penerapan ketentuan pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, penerapan tersebut mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan juga merupakan tindak pidana menurut hukum negara tempat tindak pidana dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus Pasal 8 ayat (3) yang sebelumnya mengecualikan tindak pidana dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori III. Ketentuan perubahan tersebut berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 8 juga mengatur bahwa dalam keadaan tertentu seseorang yang menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana dilakukan tetap dapat dituntut sepanjang persyaratan yang ditentukan undang-undang terpenuhi. Selain itu, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri tidak dapat dijatuhi pidana mati apabila hukum negara tempat tindak pidana dilakukan tidak mengancam perbuatan tersebut dengan pidana mati.

Pasal 9 merupakan ketentuan mengenai pengecualian terhadap penerapan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8. Penerapan yurisdiksi berdasarkan ketentuan tersebut dibatasi oleh pengecualian yang ditentukan dalam perjanjian internasional yang berlaku. Dengan demikian, dalam perkara lintas negara, penentuan yurisdiksi tidak cukup hanya membaca KUHP. Perjanjian internasional yang mengikat Indonesia juga perlu diperhatikan.