JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Indonesia dijadwalkan menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, pada Sabtu, 14 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto direncanakan bertolak ke Manila untuk menghadiri agenda penandatanganan tersebut. Rencana itu diumumkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat, 13 November 2026. Hingga pengumuman tersebut disampaikan, penandatanganan masih merupakan agenda yang akan dilaksanakan. Pemerintah menempatkan DEFA sebagai langkah memperkuat keterhubungan ekonomi digital antarnegara ASEAN.
Perundingan DEFA Berlangsung Sejak 2023
ASEAN DEFA merupakan inisiatif kerja sama ekonomi digital yang mulai didorong ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN pada 2023. Perjanjian tersebut dirancang untuk mempertemukan kebijakan digital negara-negara anggota dalam satu kerangka kawasan. Sekretariat ASEAN menyatakan bahwa persoalan yang tersisa dalam perundingan berhasil diselesaikan dalam pertemuan pejabat senior ekonomi di Manila pada 27–29 Mei 2026. Penyelesaian perundingan itu diumumkan melalui pernyataan resmi ASEAN pada 1 Juni 2026. Menurut Kemenko Perekonomian, penandatanganan DEFA direncanakan melibatkan 11 negara anggota ASEAN.
Peluang Perdagangan Digital bagi UMKM
Pemerintah memperkirakan DEFA dapat membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk memasuki pasar regional. Kemenko Perekonomian menyebut penyelarasan kebijakan digital diharapkan mempermudah perdagangan elektronik lintas negara dan transaksi digital. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keterhubungan sistem pembayaran, memperkuat perlindungan konsumen, serta mendukung keamanan transaksi. Arus data lintas batas yang tepercaya dan pengembangan keterampilan digital turut menjadi bagian dari agenda yang disampaikan pemerintah. Namun, manfaat praktis bagi pelaku UMKM masih bergantung pada isi akhir perjanjian dan pelaksanaannya setelah berlaku.
Potensi pasar tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip laporan e-Conomy SEA 2025, Kemenko Perekonomian menyebut nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS sepanjang 2025. Angka itu disebut meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyatakan Indonesia memiliki nilai transaksi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara berdasarkan laporan tersebut. Data itu menggambarkan skala pasar yang menjadi perhatian pemerintah, tetapi bukan ukuran langsung mengenai keuntungan yang akan diperoleh Indonesia dari DEFA.
Potensi Ekonomi ASEAN hingga 2030
Kemenko Perekonomian turut mengutip studi Boston Consulting Group mengenai potensi ekonomi digital kawasan. Menurut pemerintah, penerapan DEFA secara komprehensif berpotensi mendorong nilai ekonomi digital ASEAN menjadi sekitar 2 triliun dolar AS pada 2030, dibandingkan proyeksi sekitar 1 triliun dolar AS. Angka tersebut merupakan perkiraan bersyarat yang didasarkan pada studi, bukan realisasi maupun jaminan pertumbuhan. Pencapaian proyeksi itu akan bergantung pada pelaksanaan kesepakatan dan perkembangan ekonomi digital di masing-masing negara. Karena itu, peningkatan nilai ekonomi kawasan tidak dapat langsung disamakan dengan tambahan pendapatan bagi pemerintah ataupun pelaku usaha Indonesia.
Penandatanganan Belum Mengakhiri Proses Hukum
Setelah agenda penandatanganan, Indonesia masih perlu menindaklanjuti proses hukum nasional yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah akan menyiapkan pembahasan instrumen ratifikasi melalui Panitia Antarkementerian. Pembahasan itu turut mempertimbangkan hubungan DEFA dengan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021. Pemerintah menjelaskan bahwa DEFA direncanakan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir oleh seluruh negara anggota ASEAN. Ketentuan lebih terperinci, termasuk tahapan pemberlakuan dan kewajiban nasional, masih perlu diperiksa melalui naskah perjanjian resmi.
Di samping harapan pemerintah, sejumlah organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara telah menyampaikan perhatian terhadap proses penyusunan DEFA. Dalam pernyataan yang dipublikasikan Indonesia for Global Justice pada September 2026, kelompok-kelompok tersebut meminta keterbukaan naskah perjanjian dan pelibatan publik sebelum penandatanganan. Mereka juga mengemukakan kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak ketentuan perdagangan digital terhadap pengaturan data dan kewenangan negara dalam membuat kebijakan. Kekhawatiran tersebut merupakan pandangan organisasi yang menyampaikan pernyataan, bukan kepastian mengenai isi ketentuan akhir DEFA. Kejelasan substansi perjanjian, pelaksanaan kewajiban tiap negara, dan dampaknya bagi masyarakat masih menjadi hal penting untuk dicermati setelah proses penandatanganan.
Komentar
0 tanggapan