Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Akta Perkawinan merupakan istilah penting dalam hukum administrasi kependudukan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Akta Perkawinan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Akta Perkawinan adalah akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa perkawinan sesuai hukum administrasi kependudukan.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Untuk penerapan pada perkara, pelayanan, administrasi, kegiatan usaha, status hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Akta Perkawinan.
Catatan penerapan — UU 23/2006 berstatus berlaku dan diubah dengan UU 24/2013. Pengaturannya mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, SIAK, serta pelindungan data penduduk.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Akta Perkawinan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, terdapat fakta yang berkaitan dengan akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa perkawinan sesuai hukum administrasi kependudukan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau standar yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Akta Perkawinan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Akta Perkawinan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Akta Perkawinan beserta jawaban ringkasnya.
Akta Perkawinan pada pokoknya berarti akta pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa perkawinan sesuai hukum administrasi kependudukan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Administrasi Kependudukan terkait — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Akta Perkawinan dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau kelembagaan yang relevan dalam Hukum Administrasi Kependudukan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Akta Perkawinan? Sampaikan di sini.