PERMENPERIN Nomor 27 Tahun 2025

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI
dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara
pelaksanaan VKI dan/atau VIU dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi
administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan tertulis; dan
b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga
Pelaksana Verifikasi.
(3) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melakukan

perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal peringatan
tertulis.
(4) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai
sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga
Pelaksana Verifikasi.