Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Analogi adalah metode penafsiran atau penalaran hukum dengan menerapkan suatu ketentuan kepada kejadian yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit, karena kejadian tersebut dianggap serupa dengan kejadian yang telah diatur.
Berikut pengertian Analogi serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Analogi adalah metode penafsiran atau penalaran hukum dengan menerapkan suatu ketentuan kepada kejadian yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit, karena kejadian tersebut dianggap serupa dengan kejadian yang telah diatur.
Dalam penjelasan resmi mengenai KUHP, analogi diterangkan sebagai penafsiran dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur secara eksplisit dengan cara menyamakannya dengan peristiwa lain yang sudah diatur.
Dalam hukum pidana, analogi tidak boleh digunakan untuk menciptakan atau menetapkan adanya tindak pidana terhadap suatu perbuatan yang tidak tercakup dalam rumusan pidana yang berlaku.
Larangan tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah perluasan ketentuan pidana secara sewenang-wenang.
Mahkamah Konstitusi juga menjelaskan bahwa salah satu konsekuensi asas legalitas adalah ketentuan pidana harus diterapkan secara ketat dan tidak diperluas melalui analogi.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Analogi.
Pasal 1 ayat (1) menetapkan asas legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan berdasarkan peraturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
Pasal 1 ayat (2) secara tegas menentukan: *Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.** Ketentuan tersebut berarti aparat penegak hukum tidak boleh menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana semata-mata karena perbuatan tersebut dianggap mirip dengan perbuatan lain yang sudah dilarang oleh undang-undang.
Larangan analogi merupakan bagian dari prinsip lex stricta, yaitu ketentuan pidana harus diterapkan secara ketat. Kementerian Hukum menjelaskan asas legalitas KUHP Nasional melalui prinsip lex scripta, lex certa, lex praevia, dan lex stricta, termasuk larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam hukum pidana terdapat larangan penggunaan analogi sebagai konsekuensi penerapan asas legalitas secara ketat.
KUHP Nasional juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2. Namun, menurut penjelasan DPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada September 2026, pengaturan tersebut tidak meniadakan asas legalitas Pasal 1 dan tidak membuka ruang penggunaan analogi yang dilarang Pasal 1 ayat (2).
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Analogi dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh 1 — Perbuatan Mirip tetapi Tidak Tercakup Rumusan Pidana
Undang-undang mengatur secara spesifik suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.
Kemudian muncul perbuatan baru yang mempunyai beberapa kemiripan, tetapi unsur-unsurnya tidak tercakup dalam rumusan pasal tersebut.
Pelaku tidak boleh dinyatakan melakukan tindak pidana hanya dengan alasan bahwa perbuatannya mirip dengan perbuatan yang telah diatur. Memperluas ketentuan pidana semata-mata berdasarkan persamaan tersebut dapat merupakan penggunaan analogi.
Contoh 2 — Teknologi Baru
Suatu ketentuan pidana mengatur secara spesifik tindakan terhadap sistem atau objek tertentu.
Kemudian berkembang teknologi baru yang tidak termasuk dalam rumusan ketentuan tersebut.
Apabila unsur pasal tidak mencakup teknologi baru itu, aparat penegak hukum tidak boleh sekadar menyamakannya dengan objek yang telah disebut undang-undang untuk menciptakan tindak pidana baru.
Contoh 3 — Harus Memenuhi Unsur Pasal
A melakukan perbuatan yang secara moral dianggap mirip dengan tindak pidana tertentu.
Namun, setelah diperiksa, salah satu unsur yang diwajibkan oleh pasal tidak terpenuhi.
A tidak dapat dipidana hanya karena perbuatannya dianggap serupa. Penentuan tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata persamaan melalui analogi.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Analogi dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Analogi beserta jawaban ringkasnya.
Analogi adalah metode penalaran dengan menerapkan ketentuan yang mengatur suatu peristiwa kepada peristiwa lain yang tidak diatur secara eksplisit karena keduanya dianggap memiliki persamaan yang relevan.
Analogi tidak boleh digunakan untuk menetapkan adanya tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional secara tegas melarang penggunaan analogi untuk tujuan tersebut.
Larangan tersebut berkaitan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Seseorang tidak boleh dikenai pidana atas dasar perluasan suatu ketentuan pidana kepada perbuatan yang sebenarnya tidak tercakup dalam rumusan tindak pidana.
Larangan analogi merupakan salah satu konsekuensi asas legalitas, khususnya prinsip lex stricta. Ketentuan pidana harus diterapkan secara ketat sehingga tidak dapat diperluas untuk menciptakan tindak pidana melalui persamaan semata.
Tidak. Secara doktrinal, analogi menerapkan ketentuan kepada peristiwa yang berada di luar cakupan norma karena dianggap serupa, sedangkan penafsiran ekstensif memperluas pemahaman terhadap kata atau istilah tetapi tetap bergerak dalam cakupan norma yang ditafsirkan. Dalam KUHP, yang secara eksplisit dilarang oleh Pasal 1 ayat (2) adalah analogi untuk menetapkan adanya tindak pidana.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Analogi? Sampaikan di sini.