Ketentuan pendapatan desa — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Dana Desa dalam entri Kamus Hukum ini.
D
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Dana Desa
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pengertian Singkat
Dana Desa merupakan istilah penting dalam hukum desa. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Dana Desa serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dana Desa.
Catatan penerapan
UU 3/2024 merupakan perubahan kedua atas UU 6/2014; gunakan naskah perubahan terbaru untuk membaca ketentuan desa secara utuh.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dana Desa dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024, terdapat fakta yang menunjukkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Dana Desa.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Dana Desa dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Dana Desa beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Dana Desa?
A
Dana Desa pada pokoknya berarti dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.
QApa dasar hukum Dana Desa?
A
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Ketentuan pendapatan desa — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
QApakah pengertian Dana Desa selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Dana Desa dalam konteks UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
QMengapa Dana Desa penting dipahami?
A
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Desa.
QBagaimana menggunakan pengertian Dana Desa pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf DIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAdministrasi Negara & Pelayanan Publik →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Dana Desa? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.