Deferred Prosecution Agreement merupakan istilah penting dalam doktrin pidana modern. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.
Berikut pengertian Deferred Prosecution Agreement serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Deferred Prosecution Agreement merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, bentuk kesengajaan, penyertaan, pembuktian, dan perkembangan praktik peradilan pidana. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif. Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Deferred Prosecution Agreement harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Rujukan kontekstual resmi: UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Deferred Prosecution Agreement.
01
Rujukan Hukum
Rujukan kontekstual resmi — UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Deferred Prosecution Agreement. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Deferred Prosecution Agreement dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Deferred Prosecution Agreement?
A
Deferred Prosecution Agreement adalah istilah atau konsep yang digunakan dalam doktrin pidana modern sesuai konteks hukum yang relevan.
QApa rujukan hukum untuk memahami Deferred Prosecution Agreement?
A
Rujukan kontekstual utama paket ini adalah UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP, dilengkapi doktrin, putusan, dan sumber primer lain bila diperlukan.
QApakah Deferred Prosecution Agreement selalu memiliki arti yang sama?
A
Tidak selalu. Arti dan akibat hukumnya dapat berbeda menurut bidang hukum, yurisdiksi, peraturan, dan konteks perkara.
QMengapa Deferred Prosecution Agreement penting dipahami?
A
Istilah ini membantu menganalisis pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, bentuk kesengajaan, penyertaan, pembuktian, dan perkembangan praktik peradilan pidana secara lebih tepat.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Deferred Prosecution AgreementDoktrin HukumDoktrin Pidana ModernHukum Indonesia
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Deferred Prosecution Agreement? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Deferred Prosecution Agreement? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.