Pasal 1 dan ketentuan Pekerja Sosial terkait — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
Catatan status — UU 14/2019 berstatus berlaku dan mencabut sebagian ketentuan pekerja sosial profesional dalam UU 11/2009.
D
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial
HAM, Sosial & Perlindungan Kelompok›Pekerja Sosial
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial merupakan istilah penting dalam hukum pekerja sosial. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial merupakan istilah penting dalam hukum pekerja sosial. Entri ini disusun untuk membantu memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum pekerja sosial untuk membahas aspek yang berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial, klien, keberfungsian sosial, standar praktik, pendidikan profesi, uji kompetensi, registrasi, izin praktik, organisasi profesi, kode etik, hak, kewajiban, dan supervisi.
Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Makna dan akibat hukum dalam perkara nyata harus ditentukan dengan membaca rumusan norma yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta konkret.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, terdapat fakta yang berhubungan dengan dewan kehormatan kode etik pekerja sosial. Apabila unsur, persyaratan, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau larangan yang relevan terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial.
Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial: https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial?
A
Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum pekerja sosial yang digunakan sesuai konteks peraturan yang berlaku.
QApa dasar hukum Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pekerja Sosial terkait — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
QApakah pengertian Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menggunakan konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberi rincian tambahan.
QMengapa Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami praktik pekerjaan sosial, klien, keberfungsian sosial, standar praktik, pendidikan profesi, uji kompetensi, registrasi, izin praktik, organisasi profesi, kode etik, hak, kewajiban, dan supervisi yang relevan dalam Hukum Pekerja Sosial.
QBagaimana menerapkan pengertian Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial pada kasus nyata?
A
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf DIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →
Jelajahi KategoriHAM, Sosial & Perlindungan Kelompok →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Dewan Kehormatan Kode Etik Pekerja Sosial? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.