KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Good Corporate Governance

Bisnis, Korporasi & Persaingan›Hukum Korporasi & Transaksi

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf G

Good Corporate Governance merupakan istilah penting dalam hukum korporasi dan transaksi. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.

Pengertian Singkat

Good Corporate Governance merupakan istilah penting dalam hukum korporasi dan transaksi. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Good Corporate Governance serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Good Corporate Governance merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas tanggung jawab organ perseroan, tata kelola, transaksi saham, perlindungan pemegang saham, akuisisi, investasi, dan dokumentasi transaksi korporasi. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif.

Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Good Corporate Governance harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan kontekstual resmi: UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Good Corporate Governance.

Sumber resmi/primer kontekstual — Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya

https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Good Corporate Governance dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan Good Corporate Governance. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti.

Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.