KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Hak Tanggungan atas Hak Pakai

Perdata›Hak Tanggungan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf H

Hak Tanggungan atas Hak Pakai merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Hak Tanggungan atas Hak Pakai merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Hak Tanggungan atas Hak Pakai serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Hak Tanggungan atas Hak Pakai adalah pembebanan hak tanggungan atas hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan sesuai undang-undang.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Hak Tanggungan atas Hak Pakai harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 4 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Hak Tanggungan atas Hak Pakai dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 4/1996 berstatus berlaku. Pembebanan, pendaftaran, peralihan, dan eksekusi hak tanggungan harus dibaca bersama peraturan pertanahan dan aturan pelaksana yang berlaku.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hak Tanggungan atas Hak Pakai.

Pasal 4 — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Hak Tanggungan atas Hak Pakai dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 4/1996 berstatus berlaku. Pembebanan, pendaftaran, peralihan, dan eksekusi hak tanggungan harus dibaca bersama peraturan pertanahan dan aturan pelaksana yang berlaku.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hak Tanggungan atas Hak Pakai dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan, terdapat fakta yang menunjukkan pembebanan hak tanggungan atas hak pakai atas tanah negara yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan sesuai undang-undang. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Hak Tanggungan atas Hak Pakai.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.