KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan

Agraria, Perumahan & Konstruksi›Perumahan & Rumah Susun

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf H

Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan merupakan istilah penting dalam hukum perumahan, kawasan permukiman, dan rumah susun. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan merupakan istilah penting dalam hukum perumahan, kawasan permukiman, dan rumah susun. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan adalah istilah yang digunakan dalam hukum perumahan, kawasan permukiman, dan rumah susun untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan bantuan perumahan, rumah swadaya, rumah khusus, rumah susun, PSU, MBR, hunian berimbang, kawasan kumuh, tanah perumahan, atau pengelolaan rumah susun. Makna, ruang lingkup, prosedur, dan akibat hukumnya harus dibaca berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan lembaga terkait, dokumen, serta fakta konkret.

Uraian ini bersifat editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan perumahan dan rumah susun yang relevan; bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus diatur lebih lanjut melalui Permen PKP 10/2025 beserta perubahannya.: Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah melalui UU 6/2023, beserta Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta fakta yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan.

Ketentuan perumahan dan rumah susun yang relevan; bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus diatur lebih lanjut melalui Permen PKP 10/2025 beserta perubahannya.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana diubah melalui UU 6/2023, beserta Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025. Penerapan konkret harus memperhatikan perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan atau sengketa terdapat persoalan mengenai Hunian Berimbang pada Pembangunan Perumahan. Untuk menilai penerapannya dalam Perumahan & Rumah Susun, perlu diperiksa kronologi, dokumen, kewenangan, bukti, status para pihak, dan ketentuan hukum terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan kesimpulan hukum untuk perkara tertentu.