Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
In Dubio Pro Reo merupakan istilah penting dalam asas dan adagium hukum. Entri ini dimasukkan berdasarkan GAP Audit terhadap 3.406 istilah MBG Kamus Hukum agar konsep yang sering digunakan dalam pendidikan dan praktik hukum lebih mudah ditemukan.
In Dubio Pro Reo merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas asas, adagium, dan metode penalaran hukum yang digunakan untuk membaca, menafsirkan, serta menerapkan norma hukum.
Berikut pengertian In Dubio Pro Reo serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
In Dubio Pro Reo merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas asas, adagium, dan metode penalaran hukum yang digunakan untuk membaca, menafsirkan, serta menerapkan norma hukum. Maknanya dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, praktik peradilan, atau perkembangan hukum komparatif. Karena tidak setiap istilah doktrinal didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal, penggunaannya harus selalu disesuaikan dengan bidang hukum, yurisdiksi, peraturan yang berlaku, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan In Dubio Pro Reo.
Rujukan kontekstual resmi — UU 1/2023 tentang KUHP; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Entri ini tidak menyatakan bahwa seluruh unsur istilah didefinisikan secara literal dalam satu pasal; untuk penerapan hukum konkret, periksa naskah resmi, putusan pengadilan, dan sumber primer yang relevan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan In Dubio Pro Reo dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam analisis suatu perkara, kontrak, kebijakan, atau putusan, muncul persoalan yang berkaitan dengan In Dubio Pro Reo. Istilah tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis sepanjang sesuai dengan norma yang berlaku dan fakta yang terbukti. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan In Dubio Pro Reo tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi/primer kontekstual — UU 1/2023 tentang KUHP; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang In Dubio Pro Reo dapat dibaca semua pengunjung.
In Dubio Pro Reo adalah istilah atau konsep yang digunakan dalam asas dan adagium hukum sesuai konteks hukum yang relevan.
Rujukan kontekstual utama paket ini adalah UU 1/2023 tentang KUHP; UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilengkapi doktrin, putusan, dan sumber primer lain bila diperlukan.
Tidak selalu. Arti dan akibat hukumnya dapat berbeda menurut bidang hukum, yurisdiksi, peraturan, dan konteks perkara.
Istilah ini membantu menganalisis asas, adagium, dan metode penalaran hukum yang digunakan untuk membaca, menafsirkan, serta menerapkan norma hukum secara lebih tepat.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai In Dubio Pro Reo? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.