Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Kesejahteraan Sosial merupakan istilah penting dalam hukum kesejahteraan sosial. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.
Kesejahteraan Sosial adalah istilah dalam hukum kesejahteraan sosial yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, kemiskinan, sumber daya, lembaga sosial, akreditasi, pelayanan, bantuan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Berikut pengertian Kesejahteraan Sosial serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Kesejahteraan Sosial adalah istilah dalam hukum kesejahteraan sosial yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, kemiskinan, sumber daya, lembaga sosial, akreditasi, pelayanan, bantuan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Kesejahteraan Sosial.
Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.
Catatan status — UU 11/2009 berstatus berlaku; sebagian ketentuan pekerja sosial profesional dicabut/diubah oleh UU 14/2019.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Kesejahteraan Sosial dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, terdapat fakta yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Kesejahteraan Sosial dapat digunakan untuk membantu analisis hukum. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Kesejahteraan Sosial tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Kesejahteraan Sosial dapat dibaca semua pengunjung.
Kesejahteraan Sosial merupakan istilah dalam hukum kesejahteraan sosial yang harus dipahami sesuai konteks pengaturan yang berlaku.
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana terkait perubahan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019.
Tidak selalu. Ruang lingkupnya dapat dipengaruhi peraturan pelaksana, perubahan regulasi, dan konteks penerapan.
Istilah ini membantu memahami penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, kemiskinan, sumber daya, lembaga sosial, akreditasi, pelayanan, bantuan, perizinan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara lebih terstruktur.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Kesejahteraan Sosial? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.