KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Konektivitas Ekosistem

Lingkungan, SDA & Energi›Konservasi SDA Hayati & Ekosistem

Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.

1 ViewsHuruf K

Konektivitas Ekosistem merupakan istilah penting dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi

Berikut pengertian Konektivitas Ekosistem serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Konektivitas Ekosistem adalah istilah yang digunakan dalam hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan zonasi kawasan, pengelolaan, kemitraan, jasa lingkungan, pariwisata alam, habitat, satwa liar, lembaga konservasi, perdagangan spesimen, CITES, atau pendanaan konservasi. Ruang lingkup dan akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dokumen, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta fakta konkret.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Konektivitas Ekosistem.

UU 32/2024 memperbarui rezim konservasi. PP 28/2011 jo. PP 108/2015 tetap menjadi dasar pengelolaan KSA dan KPA, dengan perkembangan jasa lingkungan melalui regulasi Kementerian Kehutanan.

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Penerapan pada perkara atau kegiatan nyata harus memperhatikan perubahan regulasi, peraturan pelaksana, standar teknis, putusan pengadilan, dan fakta yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Konektivitas Ekosistem dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu kegiatan pengelolaan, pemanfaatan, pelayanan, atau sengketa terdapat persoalan mengenai Konektivitas Ekosistem. Untuk menilai penerapannya dalam Konservasi SDA Hayati & Ekosistem, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan pihak atau lembaga, standar teknis, kondisi objek, serta ketentuan terbaru. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu.

Istilah Terkait

Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Konektivitas Ekosistem dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.

Sumber Resmi

Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.

Sumber resmi — UU 32/2024: https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-

Sumber resmi — PP 28/2011: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5157/pp-no-28-tahun-2011

Sumber resmi — Permenhut 27/2025: https://peraturan.bpk.go.id/Details/337019/permenhut-no-27-tahun-2025

FAQ

Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Konektivitas Ekosistem beserta jawaban ringkasnya.

QApa yang dimaksud dengan Konektivitas Ekosistem?

QApa dasar hukum Konektivitas Ekosistem?

Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks dan fakta.

QKapan Konektivitas Ekosistem menjadi penting?

Istilah ini menjadi penting ketika fakta, kegiatan, pelayanan, atau proses hukum berkaitan langsung dengan Konservasi SDA Hayati & Ekosistem.

QApa yang perlu diperiksa terkait Konektivitas Ekosistem?

Periksa kronologi, dokumen, bukti, kewenangan lembaga, standar teknis, kondisi objek, dan perkembangan hukum terbaru.

QApakah contoh Konektivitas Ekosistem merupakan nasihat hukum?

Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif; perkara nyata perlu dianalisis berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Jelajahi Huruf KIstilah hukum lainnya

Lihat semua →

Kader Kepemimpinan Pemuda›Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa›Kaji Cepat Bencana›Kaji Ulang Ekstern Syariah›Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia›Kajian Awal Pelanggaran Pemilu›

Jelajahi KategoriLingkungan, SDA & Energi →

Tags

Hukum IndonesiaKonektivitas EkosistemKonservasi SDA Hayati & EkosistemLingkungan, SDA & Energi

Diskusi & Komentar

Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Konektivitas Ekosistem? Sampaikan di sini.