Kamus Hukum Indonesia
Pahami istilah hukum dengan bahasa yang jelas dan referensi terpercaya.
Jelajahi A–Z
Temukan Istilah Hukum
10,884 istilah ditemukan
Penolakan Masuk Wilayah Indonesia
Penolakan Masuk Wilayah Indonesia adalah tindakan pejabat berwenang untuk menolak masuk wilayah indonesia berdasarkan alasan dan prosedur yang ditetapkan…
Direktorat Jenderal Imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi adalah istilah dalam hukum keimigrasian yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak, kewajiban, atau…
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian adalah istilah dalam hukum keimigrasian yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak,…
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah istilah dalam hukum keimigrasian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban,…
Pemeriksaan Keimigrasian
Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pemeriksaan terhadap keimigrasian untuk memastikan identitas, dokumen, izin, atau persyaratan lain sesuai hukum keimigrasian. Penjelasan…
Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian
Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian adalah kegiatan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian untuk memastikan identitas, dokumen, izin, atau persyaratan lain sesuai hukum…
Fungsi Keimigrasian
Fungsi Keimigrasian adalah istilah dalam hukum keimigrasian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, dokumen, status, layanan, hak, kewajiban, standar, atau…
Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian
Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian adalah istilah dalam hukum keimigrasian yang menjelaskan status, dokumen, proses, kewenangan, tindakan administratif, hak, kewajiban,…
Pengembangan Penyelenggaraan Pos
Pengembangan Penyelenggaraan Pos adalah upaya meningkatkan mutu, kapasitas, manfaat, atau keberlanjutan penyelenggaraan pos sesuai hukum pos. Penjelasan ini merupakan…
Pengawasan Penyelenggaraan Pos
Pengawasan Penyelenggaraan Pos adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pos agar sesuai dengan ketentuan dalam hukum pos.…