Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Pascatambang merupakan istilah penting dalam hukum pertambangan mineral dan batubara. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Pascatambang merupakan istilah penting dalam hukum pertambangan mineral dan batubara. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Pascatambang serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pascatambang adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan, tahapan kegiatan usaha, pengolahan, penjualan, reklamasi, pascatambang, penerimaan negara, atau pengawasan yang berkaitan dengan pascatambang.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pascatambang.
Catatan penerapan — UU Minerba berstatus berlaku dan terakhir diubah dengan UU 2/2025. Penerapan ketentuan prioritas tertentu juga perlu memperhatikan Putusan MK Nomor 160/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 202/PUU-XXIII/2025.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pascatambang dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, terdapat fakta yang berkaitan dengan pascatambang. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pascatambang.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Pascatambang dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025: https://peraturan.bpk.go.id/Details/316682/uu-no-2-tahun-2025
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Pascatambang beserta jawaban ringkasnya.
Pascatambang pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang berkaitan dengan pascatambang.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara terkait — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pascatambang dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan, tahapan kegiatan usaha, pengolahan, penjualan, reklamasi, pascatambang, penerimaan negara, atau pengawasan yang relevan dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Status mutu: 100% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pascatambang? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.