Pengakuan Anak dalam Adminduk merupakan istilah penting dalam hukum administrasi kependudukan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Pengertian Singkat
Pengakuan Anak dalam Adminduk adalah pencatatan pernyataan seorang ayah mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang belum sah menurut hukum tertentu sesuai syarat yang ditentukan peraturan.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Pengakuan Anak dalam Adminduk serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Pengakuan Anak dalam Adminduk adalah pencatatan pernyataan seorang ayah mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang belum sah menurut hukum tertentu sesuai syarat yang ditentukan peraturan.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Pengakuan Anak dalam Adminduk harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Ketentuan pengakuan anak — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengakuan Anak dalam Adminduk dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 24/2013 mengubah UU 23/2006. Pengertian dan prosedur harus dibaca dalam naskah yang telah mengalami perubahan beserta peraturan pelaksana yang berlaku.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengakuan Anak dalam Adminduk.
01
Ketentuan pengakuan anak — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengakuan Anak dalam Adminduk dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 24/2013 mengubah UU 23/2006. Pengertian dan prosedur harus dibaca dalam naskah yang telah mengalami perubahan beserta peraturan pelaksana yang berlaku.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengakuan Anak dalam Adminduk dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU 24/2013, terdapat fakta yang menunjukkan pencatatan pernyataan seorang ayah mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang belum sah menurut hukum tertentu sesuai syarat yang ditentukan peraturan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengakuan Anak dalam Adminduk. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Pengakuan Anak dalam Adminduk dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Pengakuan Anak dalam Adminduk?
A
Pengakuan Anak dalam Adminduk pada pokoknya berarti pencatatan pernyataan seorang ayah mengenai anak yang lahir dari perkawinan yang belum sah menurut hukum tertentu sesuai syarat yang ditentukan peraturan.
QApa dasar hukum Pengakuan Anak dalam Adminduk?
A
Rujukan utama entri ini adalah Ketentuan pengakuan anak — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
QApakah pengertian Pengakuan Anak dalam Adminduk selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Pengakuan Anak dalam Adminduk dalam konteks UU Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah UU 24/2013; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Pengakuan Anak dalam Adminduk penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Administrasi Kependudukan.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Administrasi KependudukanHukum Administrasi KependudukanHukum IndonesiaPengakuan Anak dalam Adminduk
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengakuan Anak dalam Adminduk? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Pengakuan Anak dalam Adminduk? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.