KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pengalihan Hak Desain Industri

Kekayaan Intelektual›Kekayaan Intelektual Lainnya

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

48 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Pengalihan Hak Desain Industri merupakan istilah penting dalam hukum desain industri. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pengalihan Hak Desain Industri adalah beralihnya Hak Desain Industri melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan hukum.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pengalihan Hak Desain Industri serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pengalihan Hak Desain Industri adalah beralihnya Hak Desain Industri melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan hukum.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pengalihan Hak Desain Industri harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 1 dan ketentuan Desain Industri terkait — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Pengalihan Hak Desain Industri dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 31/2000 berstatus berlaku dan mengatur pelindungan, pendaftaran, pengalihan, lisensi, pembatalan, serta penegakan Hak Desain Industri.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengalihan Hak Desain Industri.

Pasal 1 dan ketentuan Desain Industri terkait — Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Pengalihan Hak Desain Industri dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 31/2000 berstatus berlaku dan mengatur pelindungan, pendaftaran, pengalihan, lisensi, pembatalan, serta penegakan Hak Desain Industri.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengalihan Hak Desain Industri dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, terdapat fakta yang berkaitan dengan beralihnya Hak Desain Industri melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan hukum. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengalihan Hak Desain Industri. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.