KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Pengurus PKPU

Perdata›Kepailitan & PKPU

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

2 ViewsHuruf P

Pengurus PKPU merupakan istilah penting dalam hukum kepailitan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Pengurus PKPU merupakan istilah penting dalam hukum kepailitan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Pengurus PKPU serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Pengurus PKPU adalah pihak yang diangkat pengadilan untuk bersama debitor mengurus harta debitor selama PKPU dan menjalankan tugas lain yang ditentukan hukum.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Pengurus PKPU harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan pengurus — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengurus PKPU dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 37/2004 masih berlaku, tetapi sebagian ketentuan mengenai permohonan pailit dan PKPU bagi lembaga sektor keuangan telah dicabut oleh UU 4/2023. UU 4/2023 kemudian diubah dengan UU 4/2026; status subjek sektor keuangan harus diverifikasi sebelum menerapkan norma.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Pengurus PKPU.

Ketentuan pengurus — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Pengurus PKPU dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 37/2004 masih berlaku, tetapi sebagian ketentuan mengenai permohonan pailit dan PKPU bagi lembaga sektor keuangan telah dicabut oleh UU 4/2023. UU 4/2023 kemudian diubah dengan UU 4/2026; status subjek sektor keuangan harus diverifikasi sebelum menerapkan norma.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Pengurus PKPU dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat fakta yang menunjukkan pihak yang diangkat pengadilan untuk bersama debitor mengurus harta debitor selama PKPU dan menjalankan tugas lain yang ditentukan hukum. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Pengurus PKPU.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.