KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha

Perdata›Yayasan & Badan Hukum Nirlaba

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

24 ViewsHuruf P

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha merupakan istilah penting dalam hukum yayasan. Entri ini disusun sebagai bagian dari Batch 016 V1.1 setelah baseline anti-duplikat diperluas untuk mencakup arsip lama 1.000 istilah dan seluruh batch terdokumentasi.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha adalah istilah dalam hukum yayasan yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan pendirian, organ yayasan, kekayaan, anggaran dasar, pengesahan badan hukum, kegiatan usaha, pertanggungjawaban, penggabungan, pembubaran, likuidasi, dan pelaporan yayasan. Uraian ini bersifat editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Untuk penerapan konkret, pembaca harus merujuk pada rumusan peraturan yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, serta fakta yang dihadapi.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Catatan status: Rezim Yayasan menggunakan UU 16/2001 sebagaimana diubah UU 28/2004.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha.

Rujukan Hukum

Rujukan utama — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Catatan status — Rezim Yayasan menggunakan UU 16/2001 sebagaimana diubah UU 28/2004.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, terdapat fakta yang berkaitan dengan penyertaan yayasan dalam badan usaha. Jika syarat, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, atau larangan yang relevan terpenuhi, konsep Penyertaan Yayasan dalam Badan Usaha dapat digunakan untuk membantu analisis hukum. Contoh ini hanya untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.