KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Penyuluhan Hak Asasi Manusia

HAM, Sosial & Perlindungan Kelompok›Hak Asasi Manusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1 ViewsHuruf P

Penyuluhan Hak Asasi Manusia merupakan istilah penting dalam hukum hak asasi manusia. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Penyuluhan Hak Asasi Manusia merupakan istilah penting dalam hukum hak asasi manusia. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Penyuluhan Hak Asasi Manusia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Penyuluhan Hak Asasi Manusia adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai, norma, dan perlindungan hak asasi manusia.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Penyuluhan Hak Asasi Manusia harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan fungsi penyuluhan — Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 39/1999 berstatus berlaku. Penerapan hak tertentu perlu dibaca bersama UUD 1945, undang-undang khusus, serta putusan pengadilan yang relevan.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Penyuluhan Hak Asasi Manusia.

Ketentuan fungsi penyuluhan — Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 39/1999 berstatus berlaku. Penerapan hak tertentu perlu dibaca bersama UUD 1945, undang-undang khusus, serta putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat fakta yang menunjukkan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai, norma, dan perlindungan hak asasi manusia. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Penyuluhan Hak Asasi Manusia.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.