Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Prasarana Sumber Daya Air merupakan istilah penting dalam hukum sumber daya air. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Prasarana Sumber Daya Air merupakan istilah penting dalam hukum sumber daya air. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Prasarana Sumber Daya Air serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Prasarana Sumber Daya Air adalah istilah dalam hukum sumber daya air yang menjelaskan air, sumber air, daya air, wilayah sungai, pengelolaan, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, perizinan, prasarana, hak masyarakat, atau informasi sumber daya air yang berkaitan dengan prasarana Sumber Daya Air.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Untuk penerapan pada perkara, perizinan, kegiatan usaha, administrasi, pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Prasarana Sumber Daya Air.
Catatan penerapan — UU 17/2019 berstatus berlaku, telah diubah melalui UU 6/2023, dan Pasal 33 serta Pasal 69 huruf c dicabut oleh UU 32/2024. Penerapan wajib membaca perubahan dan peraturan pelaksana yang berlaku.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Prasarana Sumber Daya Air dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, terdapat fakta yang berkaitan dengan prasarana Sumber Daya Air. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Prasarana Sumber Daya Air.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Prasarana Sumber Daya Air tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Prasarana Sumber Daya Air? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.