Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Berikut pengertian Protokol Notaris serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris sesuai undang-undang.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Untuk penerapan pada perkara, permohonan, layanan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Protokol Notaris.
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Protokol Notaris dalam entri Kamus Hukum ini.
UU Jabatan Notaris berlaku dengan perubahan melalui UU 2/2014 dan mengatur jabatan, kewenangan, kewajiban, akta, protokol, serta pengawasan Notaris.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Protokol Notaris dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, terdapat fakta yang berkaitan dengan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris sesuai undang-undang. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Protokol Notaris.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Protokol Notaris dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Protokol Notaris beserta jawaban ringkasnya.
Protokol Notaris pada pokoknya berarti kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris sesuai undang-undang.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Jabatan Notaris terkait — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Protokol Notaris dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Kenotariatan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Protokol Notaris? Sampaikan di sini.