Standardisasi Industri merupakan istilah penting dalam hukum perindustrian. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Standardisasi Industri serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Standardisasi Industri adalah istilah dalam hukum perindustrian yang menjelaskan pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya, teknologi, standardisasi, industri hijau, perizinan, informasi, pembinaan, pengawasan, atau pengamanan industri yang berkaitan dengan standardisasi Industri. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pengertian Menurut Peraturan
Secara normatif, Standardisasi Industri harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Catatan penerapan: UU 3/2014 berstatus berlaku dan JDIH BPK mencatat perubahan melalui UU 6/2023. Pelaksanaan teknis juga diatur dalam peraturan pelaksana sektor industri.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Standardisasi Industri.
01
Pasal 1 dan ketentuan Perindustrian terkait — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Catatan penerapan — UU 3/2014 berstatus berlaku dan JDIH BPK mencatat perubahan melalui UU 6/2023. Pelaksanaan teknis juga diatur dalam peraturan pelaksana sektor industri.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Standardisasi Industri dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan standardisasi Industri. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Standardisasi Industri. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Standardisasi Industri dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Standardisasi Industri?
A
Standardisasi Industri pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum perindustrian yang berkaitan dengan standardisasi Industri.
QApa dasar hukum Standardisasi Industri?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Perindustrian terkait — Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
QApakah pengertian Standardisasi Industri selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Standardisasi Industri dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
QMengapa Standardisasi Industri penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya, teknologi, standardisasi, industri hijau, perizinan, informasi, pembinaan, pengawasan, atau pengamanan industri yang relevan dalam Hukum Perindustrian.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Hukum IndonesiaHukum PerindustrianPerindustrianStandardisasi Industri
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Standardisasi Industri? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Standardisasi Industri? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.