Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan luas, bersifat lintas sektoral, berskala nasional, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
Berikut pengertian Statistik Dasar serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan luas, bersifat lintas sektoral, berskala nasional, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Statistik Dasar.
Catatan penerapan — UU 16/1997 berstatus berlaku dan membedakan statistik dasar, statistik sektoral, serta statistik khusus, sekaligus mengatur sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan kerahasiaan data.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Statistik Dasar dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, terdapat fakta yang berkaitan dengan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan luas, bersifat lintas sektoral, berskala nasional, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, standar, prosedur, atau kewajiban yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Statistik Dasar. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Statistik Dasar tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Statistik Dasar dapat dibaca semua pengunjung.
Statistik Dasar pada pokoknya berarti statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan luas, bersifat lintas sektoral, berskala nasional, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Statistik terkait — Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Statistik Dasar dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami subjek, objek, kegiatan, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau tata kelola yang relevan dalam Hukum Statistik.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Statistik Dasar? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.