Pasal 1 dan ketentuan kewarganegaraan terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Sumpah Pewarganegaraan dalam entri Kamus Hukum ini.
Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.

Sumpah Pewarganegaraan merupakan istilah penting dalam hukum kewarganegaraan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Berikut pengertian Sumpah Pewarganegaraan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Sumpah Pewarganegaraan adalah sumpah yang diucapkan dalam proses pewarganegaraan sebagai bagian dari persyaratan memperoleh kewarganegaraan.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk penerapan pada perkara, permohonan, layanan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Sumpah Pewarganegaraan.
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Sumpah Pewarganegaraan dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 12/2006 berstatus berlaku dan mengatur siapa yang menjadi WNI, cara memperoleh, kehilangan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Sumpah Pewarganegaraan dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat fakta yang berkaitan dengan sumpah yang diucapkan dalam proses pewarganegaraan sebagai bagian dari persyaratan memperoleh kewarganegaraan. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Sumpah Pewarganegaraan.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Sumpah Pewarganegaraan dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/40176
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Sumpah Pewarganegaraan beserta jawaban ringkasnya.
Sumpah Pewarganegaraan pada pokoknya berarti sumpah yang diucapkan dalam proses pewarganegaraan sebagai bagian dari persyaratan memperoleh kewarganegaraan.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan kewarganegaraan terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Sumpah Pewarganegaraan dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Kewarganegaraan.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta perkara. Contoh dalam Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Sumpah Pewarganegaraan? Sampaikan di sini.