Definisi, dasar hukum, contoh, dan rujukan untuk memahami istilah hukum dengan lebih mudah.
Uang Logam Rupiah merupakan istilah penting dalam hukum mata uang. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, contoh hipotetis, istilah terkait, dan konteks penerapannya dalam hukum Indonesia.
Berikut pengertian Uang Logam Rupiah serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Uang Logam Rupiah adalah istilah dalam hukum mata uang yang menjelaskan Rupiah, ciri, bahan, desain, pengelolaan, perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan, penggunaan, penukaran, uang rusak, atau uang palsu yang berkaitan dengan uang Logam Rupiah.
Penjelasan ini merupakan uraian editorial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Untuk penerapan pada perkara, kegiatan usaha, administrasi, pemeriksaan, pengawasan, atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal yang berlaku, perubahan peraturan, peraturan pelaksana, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Uang Logam Rupiah.
Catatan penerapan — UU 7/2011 berstatus berlaku, diubah dengan UU 4/2023, dan JDIH BPK mencatat pencabutan sebagian ketentuan pidananya oleh UU 1/2023.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Uang Logam Rupiah dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat fakta yang berkaitan dengan uang Logam Rupiah. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, prosedur, hak, kewajiban, standar, atau larangan yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Uang Logam Rupiah.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kasus nyata harus dianalisis berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Uang Logam Rupiah dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Uang Logam Rupiah beserta jawaban ringkasnya.
Uang Logam Rupiah pada pokoknya merupakan istilah dalam hukum mata uang yang berkaitan dengan uang Logam Rupiah.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan Mata Uang terkait — Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Uang Logam Rupiah dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; peraturan pelaksana atau aturan sektor lain dapat memberikan rincian tambahan.
Istilah ini membantu memahami Rupiah, ciri, bahan, desain, pengelolaan, perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, pemusnahan, penggunaan, penukaran, uang rusak, atau uang palsu yang relevan dalam Hukum Mata Uang.
Cocokkan pengertian dengan rumusan norma yang berlaku dan fakta konkret. Contoh Kamus Hukum bersifat hipotetis dan tidak menggantikan analisis hukum profesional.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Uang Logam Rupiah? Sampaikan di sini.