536Total PutusanPutusan dan yurisprudensi yang sudah dipublikasikan.
PORTAL MIMBAR HUKUM
Putusan & Yurisprudensi
Telusuri putusan pengadilan, kaidah hukum, pertimbangan hakim, amar putusan, regulasi terkait, dan sumber resmi dalam satu portal.
5YurisprudensiData yang memang diklasifikasikan sebagai yurisprudensi.
6PengadilanPengadilan yang telah memiliki data putusan di portal.
21 Sep 2026Update TerbaruPembaruan terakhir dari data Putusan & Yurisprudensi.
Hasil Penelusuran
5 data ditemukan berdasarkan filter aktif.
Yurisprudensi 5/Yur/Pid/2018 — Penipuan dengan Cek atau Bilyet Giro Kosong
INTISARI PUTUSAN
Mahkamah Agung mengakui bahwa penggunaan cek atau bilyet giro tanpa dana yang cukup, dalam keadaan tertentu, dapat dikualifikasikan sebagai penipuan.
Yurisprudensi 4/Yur/Pid/2018 — Penipuan dan Wanprestasi
INTISARI PUTUSAN
Mahkamah Agung membedakan wanprestasi dari penipuan: tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian yang sah pada dasarnya merupakan persoalan perdata, kecuali sejak awal terdapat itikad buruk yang menunjukkan tipu daya.
Yurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur Kesengajaan
INTISARI PUTUSAN
Mahkamah Agung menilai unsur kesengajaan menghilangkan nyawa dapat terpenuhi ketika serangan dengan alat berbahaya diarahkan ke bagian tubuh yang memiliki organ vital.
Yurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa Surat
INTISARI PUTUSAN
Mahkamah Agung menilai bahwa pembelian kendaraan bermotor tanpa surat kendaraan yang sah merupakan keadaan yang seharusnya menimbulkan dugaan bahwa kendaraan berasal dari kejahatan.
Yurisprudensi 2/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Harga Tidak Wajar
INTISARI PUTUSAN
Mahkamah Agung merumuskan bahwa harga pembelian yang jauh di bawah harga pasar dapat menjadi keadaan yang membuat pembeli patut menduga barang berasal dari tindak pidana.
MIMBAR HUKUM
Regulasi, Kamus Hukum, Putusan & Yurisprudensi, Analisis, serta informasi hukum dalam satu ekosistem.
Terhubung dengan Ekosistem Hukum
Struktur data disiapkan untuk relasi Putusan ↔ Regulasi ↔ Pasal ↔ Kamus Hukum tanpa membuat relasi hukum palsu.