MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN ANRI

PERATURAN ANRI Nomor 4 Tahun 2025

Tentang

Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis

Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 20
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
4Nomor
2025Tahun Terbit
20Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 5 dari 20
25%
TEKS RESMI

Pasal 5

(1) Selain penyusunan Naskah Sumber Arsip dan
pelaksanaan Pameran Arsip Statis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Lembaga Kearsipan dapat
melaksanakan kegiatan pemanfaatan Arsip Statis dalam
bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Kegiatan pemanfaatan Arsip Statis dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
a. publikasi cetak maupun digital yang akan
mempermudah penelitian sejarah/kearsipan;
b. pelatihan/lokakarya kearsipan;
c. diskusi/seminar kearsipan;
d. pembuatan program siaran televisi dan siaran radio;
- 4 -
e. pembuatan dan pemutaran film dokumenter yang
bersumber pada khazanah Arsip Statis yang dikelola
Lembaga Kearsipan; dan
f. promosi dan sosialisasi khazanah Arsip Statis sebagai
memori kolektif bangsa dan dunia.
Bagian Kedua
Naskah Sumber Arsip

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
ArsipDisebut dalam Pasal 5

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga, organisasi,…

 Arsip StatisDisebut dalam Pasal 5

Arsip Statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, berketerangan dipermanenkan, dan telah diverifikasi oleh…

 AnakDisebut dalam Pasal 5

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 FilmDisebut dalam Pasal 5

Film adalah istilah dalam hukum perfilman yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan kegiatan perfilman, usaha perfilman,…

 Film DokumenterDisebut dalam Pasal 5

Film Dokumenter adalah istilah yang digunakan dalam hukum perfilman untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan kegiatan perfilman, usaha…

 KearsipanDisebut dalam Pasal 5

Kearsipan adalah istilah dalam hukum kearsipan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban, atau…

 Lembaga KearsipanDisebut dalam Pasal 5

Lembaga Kearsipan adalah istilah dalam hukum kearsipan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 Program SiaranDisebut dalam Pasal 5

Program Siaran adalah istilah yang digunakan dalam hukum penyiaran untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan lembaga penyiaran, perizinan,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045