PERATURAN BPOM Nomor 13 Tahun 2025

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di L ingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara
penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan.
2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
- 3 -
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada Pegawai sebagai bentuk penghargaan atas
capaian kinerja dengan besaran sesuai kelas jabatan.
5. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atas hasil evaluasi kinerja
Aparatur Sipil Negara baik secara periodik maupun
tahunan .
6. Evaluasi Kinerja Pegawai adalah proses dimana pejabat
penilai kinerja mereviu keseluruha n hasil kerja dan
perilaku kerja P egawai selama waktu tertentu dan
menetapkan predikat kinerja P egawai berdasarkan
kuadran kinerja P egawai.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan
tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan .
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt . a dalah
Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi ,
karena pejabat definitif berhalangan tetap.
9. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh .
a dalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas jabatan pimpinan tinggi dan jabatan
administrasi, karena pejabat definitif berhalangan
sementara.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
11. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya
disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan obat dan
makanan .
BAB II
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA