Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 2
(1) Tata K elola Data Riset dan Inovasi dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Data Riset dan Inovasi yang dikelola oleh BRIN. (2) Tata K elola Data Riset dan Inovasi bertujuan untuk: a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi BRIN dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi yang selaras dengan Satu Data Indonesia; b. mewujudkan ketersediaan d ata yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja BRIN, instansi pusat, dan instansi daerah; c. mendorong keterbukaan dan transparansi d ata sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data ; d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; e. menjamin keamanan Data Riset dan Inovasi yang dikelola oleh BRIN;
- 4 - f. mengatur penyelenggaraan dan sumber daya dalam Tata K elola Data Riset dan Inovasi ; dan g. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Istilah Terkait
Novasi merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas perikatan, prestasi, pelanggaran kontrak, pengalihan hak dan utang,…
IkanDisebut dalam Pasal 2Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
PeraturanDisebut dalam Pasal 2Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Sistem Statistik NasionalDisebut dalam Pasal 2Sistem Statistik Nasional adalah susunan unsur, proses, dan mekanisme yang saling terhubung untuk menyelenggarakan statistik nasional secara teratur…
StatistikDisebut dalam Pasal 2Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis sebagai sistem informasi untuk menggambarkan keadaan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045