Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 5
(1) Data Riset dan Inovasi memiliki cakupan yang terdiri atas : a. d ata mengenai rekomendasi kebijakan riset dan inovasi; b. d ata mengenai kegiatan riset dan inovasi; c. d ata mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi; dan d. d ata mengenai administratif dan manajemen riset dan inovasi. (2) Data mengenai rekomendasi kebijakan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. d ata rekomendasi kebijakan pembangunan nasional; b. d ata rekomendasi kebijakan riset dan inovasi; dan c. d ata rekomendasi kebijakan riset dan inovasi daerah. (3) Data mengenai kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. d ata perencanaan riset; b. d ata primer; dan c. keluaran hasil riset.
- 5 - (4) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi bentuk: a. spesimen hidup; b. spesimen fisik tidak hidup; c. spesimen digital dari citra eksternal maupun internal; d. informasi digital dari kandungan spesimen; e. d ata hasil pengukuran; f. rekaman audio visual; g. manuskrip; dan h. artefak. (5) Keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. kekayaan intelektual hasil riset; b. karya tulis ilmiah; dan c. data hasil olahan dari data primer atau data yang diproduksi dari kegiatan riset, invensi, dan/atau inovasi. (6) Data mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan d ata yang dihasilkan dari kegiatan penguatan ekosistem riset dan inovasi. (7) Data mengenai administratif dan manajemen riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan d ata yang mendukung penyelenggaraan riset dan inovasi. (8) Cakupan d ata mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan d ata mengenai administra tif dan manajemen riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala. BAB III PRINSIP TATA KELOLA DATA RISET DAN INOVASI
Istilah Terkait
Novasi merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas perikatan, prestasi, pelanggaran kontrak, pengalihan hak dan utang,…
EkosistemDisebut dalam Pasal 5Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas,…
InformasiDisebut dalam Pasal 5Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Inovasi DaerahDisebut dalam Pasal 5Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Uraian…
InvensiDisebut dalam Pasal 5Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk atau…
KeputusanDisebut dalam Pasal 5Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
ManuskripDisebut dalam Pasal 5Manuskrip adalah istilah dalam hukum pemajuan kebudayaan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PutusanDisebut dalam Pasal 5keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045