Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 15 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 6 April 2025
KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
LAKSANA TRI HANDOKO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
- 16 -
L AMPIRAN
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
PERSENTASE PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
BERDASARKAN EVALUASI KINERJA TAHUNAN PEGAWAI
Nilai Akhir Nilai Akhir Predikat Persentase
Hasil Kerja Perilaku Kerja Kinerja Tunjangan Kinerja
110 – 120 110 – 120 Sangat Baik 100%
100 – 120 100 – 109.99 Baik 100%
100 – 109.99 100 – 120 Baik 100%
100 – 120 90 – 99.99 Baik 85%
90 – 99.99 90 – 120 Baik 85%
0 – 89.99 90 – 120 Butuh Perbaikan 70%
90 – 99.99 0 – 89.99 Kurang 55%
60 – 89.99 0 – 89.99 Sangat Kurang 40%
30 – 69.99 0 – 89.99 Sangat Kurang 25%
0 – 29.99 0 – 89.99 Sangat Kurang 0%
KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LAKSANA TRI HANDOKO
Istilah Terkait
Novasi merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas perikatan, prestasi, pelanggaran kontrak, pengalihan hak dan utang,…
PeraturanDisebut dalam Pasal IIPeraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal IIBerita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara. Uraian…
DirekturDisebut dalam Pasal IIDirektur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal IIIkan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pengundangan PeraturanDisebut dalam Pasal IIPengundangan Peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi agar mempunyai daya laku dan dapat diketahui masyarakat. Uraian…
PersDisebut dalam Pasal IIPers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
TunjanganDisebut dalam Pasal IITunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045