PERMENDAG Nomor 2 Tahun 2026

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 621) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1619), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:
a. Menteri Perdagangan;
b. Wakil Menteri Perdagangan;
c. Staf Khusus Menteri;
d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
f. Kuasa Pengguna Anggaran;
g. Pejabat Pembuat Komitmen;
h. Bendahara;
i. Pejabat Fungsional Auditor;
j. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada kelompok kerja pemilihan di unit kerja pengadaan barang/jasa.
(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyidikan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
d. masih menjabat.
(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
a. saat pengangkatan pertama;
b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun,
sebagai Penyelenggara Negara.
(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.