MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 1 Tahun 2025

Tentang

Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek

Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 10
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
1Nomor
2025Tahun Terbit
10Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 10
70%
TEKS RESMI

Pasal 7

(1) Permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bersama oleh : a. Bursa Efek atau PPA dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau b. p enyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan dan penyelenggara sarana kliring dan/atau penjaminan transaksi kontrak Derivatif Keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai perdagangan berjangka komoditi. (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersama dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal penyelesaian transaksi kontrak Derivatif Keuangan dilakukan dengan penyerahan Underlying .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
EfekDisebut dalam Pasal 7

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi yang termasuk saham, surat utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, derivatif, atau…

 Bursa EfekDisebut dalam Pasal 7

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek…

 JaminanDisebut dalam Pasal 7

mekanisme atau objek yang digunakan untuk memberikan kepastian tambahan terhadap pemenuhan suatu kewajiban, sesuai jenis jaminan yang diatur…

 KontrakDisebut dalam Pasal 7

Kontrak adalah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum dan kewajiban bagi para pihak sesuai isi serta syarat sahnya. Uraian…

 Lembaga Kliring dan PenjaminanDisebut dalam Pasal 7

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa sesuai ketentuan pasar…

 Lembaga Penyimpanan dan PenyelesaianDisebut dalam Pasal 7

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak…

 PenjaminDisebut dalam Pasal 7

Penjamin adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan perdata, perikatan, atau transaksi antar pihak. Makna, ruang lingkup,…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 7

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045