Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 4
(1) Produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi : a. k ontrak b erjangka, k ontrak d erivatif s yariah, dan/atau k ontrak d erivatif lainnya dengan U nderlying berupa: 1. i ndeks saham di Bursa Efek; 2. Efek atau sekumpulan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA ; 3. s urat b erharga n egara atau sekumpulan surat berharga negara ; 4. i ndeks saham asing; dan/atau 5. s aham tunggal asing. b. k ontrak opsi atas Efek ; dan c. k ontrak Derivatif Keuangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan . (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan produk Derivatif Keuangan dengan U nderlying berupa
- 5 - Efek s elain produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bagian Kedua Tata Cara Persetujuan atas Produk Derivatif Keuangan Paragraf 1 Persetujuan Produk Derivatif Keuangan
Istilah Terkait
Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi yang termasuk saham, surat utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, derivatif, atau…
Bursa EfekDisebut dalam Pasal 4Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek…
PersDisebut dalam Pasal 4Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik melalui berbagai media. Ketentuan definisi utama…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 4Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara