PERMEN EKRAF/KEPALA BADAN EKRAF Nomor 9 Tahun 2025

(1) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, sinergi, dan
kualitas penyelenggaraan Ekonomi Kreatif, Pemerintah
Daerah dapat mengembangkan sistem informasi
Ekonomi Kreatif yang secara bertahap diintegrasikan
dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang
dikemb angkan oleh Kementerian Ekonomi
Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
(2) Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan sistem
informasi Ekonomi Kreatif berbagi pakai yang
dikembangkan oleh Kementerian Ekonomi
Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
(3) Integrasi Sistem informasi Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap data dan informasi:
a. investasi Ekonomi Kreatif di daerah;
b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
c. kompetensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
d. usaha Ekonomi Kreatif;
e. ekspor produk dan/atau jasa kreatif daerah;
f. produk Ekonomi Kreatif termasuk produksi dan
pemasaran;
g. penilaian kelayakan usaha Ekonomi Kreatif;
h. sertifikasi, pelatihan, serta mobilitas tenaga kreatif
antar - daerah;
i. pembinaan dan bantuan berkaitan dengan
kelengkapan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang
memulai usaha;
j. ruang kreatif berupa kluster kreatif, sentra kreatif,
desa kreatif, dan Kabupaten/Kota Kreatif; dan
k. data dan informasi lainnya yang dimiliki oleh daerah
terkait penyelenggaraan subsektor Ekonomi Kreatif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk data dan informasi peta persebaran
Ekonomi Kreatif di daerah.
(5) Ketentuan pelaksanaan integrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
BAB IX
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN