PERMEN PANRB Nomor 19 Tahun 2025

(1) Berdasarkan hasil uji kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal l0O, Instansi Pengelola PNBP
melakukan penelitian atas substansi
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP.
(21 Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Instansi Pengelola PNBP berwenang untuk:
a. meminta konfirmasi atas tunggakan kewajiban PNBP,
pajak, serta kepabeanan dan cukai kepada instansi
terkait;
b. meminta . . .
PRESIDEN
PUBLIK INDONESIA
b. meminta dan/ atau meminjam buku, catatan, data,
dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/ atau
digital kepada Wajib Bayar;
c. mengonfirmasi Wajib Bayar dan/abau pihak yang
terkait;
d. meninjau tempat Wajib Bayar, termasuk tempat lain
terkait yang diperlukan;
e. meminta pertimbangan dari APIP; dan
f. meminta pemeriksaan PNBP dari instansi pemeriksa
untuk pengembalian dengan nilai tertentu.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil konfirmasi atas tunggakan
kewajiban PNBP, pajak, serta kepabeanan dan cukai
kepada instansi terkait sebagaimana dimalsud pada ayat
(2) huruf a ditemukan adanya tunggakan kewajiban
kepada negara, Instansi Pengelola PNBP meminta Wajib
Bayar terlebih dahulu melakukan pelunasan tunggakan
kewajiban kepada negara.
(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP menerbitkan
surat penolakan atau persetujuan pengembalian PNBP
kepada Wajib Bayar setelah mendapat pertimbangan
Menteri.
(5) Wajib Bayar dapat mengajukan kembali permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP setelah
surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterima dalam hal:
a. Wajib Bayar memiliki bukti baru; dan
b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (21 dan ayat (3) belum terlampaui.
(6) Persetqiuan pengembalian atas kelebihan pembayaran
PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
a. pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara
langsung melalui pemindahbukuan; atau
b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas
jumlah PNBP Terutang berikutnya.
(71 Pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara
langsung melalui pemindahbukuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.