Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memberikan persetujuan atau
penolakan secara tertulis kepada Pengguna atas
permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.
(2) Pemberian persetujuan atau penolakan dilakukan
dengan mempertimbangkan pemenuhan dokumen
persyaratan.
(3) Pemberian persetujuan atau penolakan disampaikan
oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil paling lama 1 (satu) bulan setelah
pengajuan surat permohonan dan dokumen
persyaratan diterima.
Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
DirekturDisebut dalam Pasal 8Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal 8Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pencatatan SipilDisebut dalam Pasal 8Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Uraian ini…
PendudukDisebut dalam Pasal 8Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai pengertian administrasi kependudukan. Uraian…
PermohonanDisebut dalam Pasal 8pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 8Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
