PERMENDESA PDT Nomor 4 Tahun 2025

(1) Instansi Pengelola PNBP dan/ atau Mitra Instansi Pengelola
PNBP, dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBP
Terutang wajib menatausahakan PNBP.
(21 Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Instansi
Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Pengelolaan PNBP.
(3) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Mitra Instansi
Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
0)
meliputi pencatatan:
a. pemungutan PNBP;
b. transaksi penyetoran PNBP;
c. penetapan PNBP Terutang;
d. penoqihan PNBPTerutang; dan/atau
e. pengelolaan piutang PNBP.
(4) Penatausahaan PNBP yang dilakukan oleh Wajib Bayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencatatan transaksi keuangan yang berkaitan
dengan pembayaran PNBP; dan
b. penyimpanan bukti setor dan dokumen pendukung
terkait PNBP.
(5) Penatausahaan PNBP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi
Indonesia dan disusun dalam:
a. bahasa . . .
PRESIDEH
NEPUBLIK INDONE3IA
a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata
uang Rupiah; dan/ atau
b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata
uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
(6) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) wajib disimpan
selama 10 (sepuluh) tahun.