PORTAL REGULASIPERMENDIKDASMEN
PERMENDIKDASMEN Nomor 14 Tahun 2026
Tentang
Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan
Sedang dibacaPasal 67Pasal 67 dari 76
☰Daftar Isi Regulasi76 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
14Nomor
2026Tahun Terbit
76Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 67 dari 76
88%
TEKS RESMI
Pasal 67
(1) Anggaran pelaksanaan tugas BSANP, KAN PF Provinsi, dan
KAN PNF Provinsi dialokasikan dari anggaran Badan .
(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di b idang agama dapat memberi dukungan
anggaran untuk pelaksanaan Akreditasi satuan dan/atau
program pendidikan yang berada di bawah
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(3) BSANP berkoordinasi dengan Badan untuk mengusulkan
rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target
kualitatif dan kuantitatif kepada Menteri.
(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan
dari Menteri.
(5) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud
pad a ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AkreditasiDisebut dalam Pasal 67
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal terhadap kompetensi lembaga atau pihak tertentu untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian sesuai…
IkanDisebut dalam Pasal 67Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KreditDisebut dalam Pasal 67Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam yang mewajibkan peminjam…
PendidikDisebut dalam Pasal 67Pendidik adalah istilah dalam hukum sistem pendidikan nasional yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan peserta didik,…
KewenanganDisebut dalam Pasal 67Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 67Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PersDisebut dalam Pasal 67Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…
PersetujuanDisebut dalam Pasal 67Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045