PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 233Pasal 233 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 233 dari 593

39%

TEKS RESMI

Pasal 233

Pemegang PB - PSWA yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 huruf a, huruf b, dan huruf c
dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan
Berusaha.
- 116 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

IzinDisebut dalam Pasal 233

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

PerizinanDisebut dalam Pasal 233

Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 233

Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

Sanksi AdministratifDisebut dalam Pasal 233

Sanksi Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup,…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 233

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU