PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Tentang

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Sedang dibacaPasal 235Pasal 235 dari 593

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

27Nomor

2025Tahun Terbit

593Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 235 dari 593

40%

TEKS RESMI

Pasal 235

Pemegang PB - PJWA berhak:
a. melakukan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha;
dan
b. mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, kepala Dinas
Kabupaten/Kota, kepala UPT, atau kepala UPTD sesuai
dengan kewenangan untuk pelaksanaan kegiatan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

DirekturDisebut dalam Pasal 235

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

IzinDisebut dalam Pasal 235

Izin adalah keputusan pejabat berwenang yang menyatakan persetujuan atas permohonan warga sesuai peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut digunakan dalam…

KewenanganDisebut dalam Pasal 235

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

PatenDisebut dalam Pasal 235

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

PerizinanDisebut dalam Pasal 235

Perizinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Perizinan BerusahaDisebut dalam Pasal 235

Perizinan Berusaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 235

Istilah Terkait

Bagikan Pasal Ini

REGULASI TERBARU