PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
503 ayat (2) berupa:
a. persetujuan, jika dokumen lengkap dan sesuai;
b. perbaikan, jika dokumen tidak lengkap dan/atau
tidak sesuai; atau
c. penolakan, jika:
- 228 -
1. pemohon melakukan pelanggaran ketentuan
peraturan perundang - undangan ; atau
2. kawasan yang dimohon ditetapkan sebagai
kawasan strategis pemerintah.
(2) Direktur Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
menyampaikan hasil verifikasi teknis melalui Sistem OSS
kepada:
a. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau
kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan, untuk persetujuan;
b. pemohon, untuk perbaikan; atau
c. sekretaris jenderal, kepala DPMPTSP provinsi, atau
kepala DPMPTSP kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangan, untuk penolakan.
(3) Pemohon menyampaikan perbaikan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam
jangka waktu 14 (empat belas) H ari terhitung sejak
notifikasi perbaikan diterima.
(4) Dalam hal jangka waktu pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan
pemohon belum menyampaikan perbaikan persyaratan,
permohonan dinyatakan batal.
Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Karbon