PERMENHUT Nomor 27 Tahun 2025

(1) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 huruf a meliputi:
a. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk
periode RKE - PJLPB dan RP - PJLPB 5 (lima) tahunan
pertama;
b. rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk
periode RP - PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan
seterusnya; dan
c. rencana kegiatan tahunan tahun kedua dan
seterusnya.
(2) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibahas dan dinilai oleh
kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas Provinsi, atau
kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disampaikan oleh
pemegang PB - PJLPB kepada Direktur dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak PB -
PJLPB tahap Eksplorasi atau PB - PJLPB tahap Eksploitasi
dan Pemanfaatan terbit.
(3) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. rencana kegiatan Eksplorasi atau rencana
pengusahaan tahun berjalan;
c. rencana kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana;
d. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman
hayati;
- 59 -
e. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan
mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;
f. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan
KPA;
g. areal kerja yang akan dikembalikan untuk pemegang
PB - PJLPB tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan
h. rencana kegiatan kelola sosial dan pemberdayaan
masyarakat.
(4) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode
RP - PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibahas dan
dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala Dinas
Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota dan
disampaikan oleh pemegang PB - PJLPB kepada Direktur
palin g lambat 2 (dua) bulan setelah RP - PJLPB 5 (lima)
tahun kedua dan seterusnya disahkan.
(5) Rencana kegiatan tahunan PB - PJLPB untuk tahun kedua
dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dibahas dan dinilai oleh kepala UPT, kepala UPTD,
kepala Dinas Provinsi, atau kepala Dinas Kabupaten/Kota
sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh
pemegang PB - PJLPB kepada Direktur paling lambat 2
(dua) bulan sebelum rencana kegiatan tahunan tahun
berjalan berakhir atau tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
(6) Rencana kegiatan tahunan tahun pertama untuk periode
RP - PJLPB 5 (lima) tahunan kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan rencana
kegiatan tahunan PB - PJLPB tahun kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pali ng
sedikit memuat:
a. substansi kegiatan yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); dan
b. realisasi pelaksanaan rencana kegiatan tahunan
PJLPB tahun sebelumnya.
(7) Periode atau jangka waktu rencana kegiatan tahunan PB -
PJLPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
tahun takwim yang berawal dari 1 Januari dan berakhir
pada 31 Desember.
(8) Penyusunan rencana kegiatan tahunan PB - PJLPB
disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.