MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 21 Tahun 2025

Tentang

Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum

Sedang dibacaPasal 14Pasal 14 dari 23
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
21Nomor
2025Tahun Terbit
23Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 14 dari 23
61%
TEKS RESMI

Pasal 14

(1) Pembukaan Pemblokiran Akses terhadap Perseroan
persekutuan modal seb agaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a terdiri atas:
a. Pembukaan Pemblokiran Akses seluruhnya; dan
b. Pembukaan Pemblokiran Akses perubahan
pemegang saham.
(2) Pembukaan Pemblokiran Akses seluruhnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilakukan saat Perseroan:
a. tidak dalam keadaan bersengketa; dan
b. tidak menjadi pihak dalam suatu perkara tata
usaha negara.
(3) Pembukaan Pemblokiran Akses perubahan pemegang
saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilakukan apabila:
a. tidak terdapat sengketa terkait peralihan saham;
b. tidak dalam keadaan bersengketa tata usaha
negara yang berkaitan dengan pencatatan saham
Perseroan; dan
c. tidak dalam keadaan sengketa waris.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PersDisebut dalam Pasal 14

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 Pemegang SahamDisebut dalam Pasal 14

Pemegang Saham adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…

 Saham PerseroanDisebut dalam Pasal 14

Saham Perseroan adalah bagian penyertaan modal dalam perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya sesuai klasifikasi saham dan ketentuan…

 Sengketa Tata Usaha NegaraDisebut dalam Pasal 14

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan…

 Sengketa WarisDisebut dalam Pasal 14

Sengketa Waris adalah istilah dalam hukum waris perdata yang digunakan untuk menjelaskan status ahli waris, penerimaan atau penolakan…

 WarisDisebut dalam Pasal 14

peralihan harta, hak, dan kewajiban tertentu akibat kematian seseorang berdasarkan sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi para pihak…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045